ID | EN
Tekan Enter Untuk Mencari
MENU   ☰
ID EN

Pengendalian Gratifikasi

Dalam upaya menjaga citra perusahaan, Pupuk Indonesia memiliki komitmen yang kuat dan menerapkan aturan untuk setiap bentuk pemberian, permintaan dan penerimaan gratifikasi. Para Insan Pupuk Indonesia dilarang mencemarkan nama baik perusahaan melalui Tindakan penyelewengan atau tindakan yang merugikan citra perusahaan. Pelanggaran dari aturan ini dapat berakibat pada diberikannya sanksi oleh Perusahaan mulai dari sanksi ringan sampai dengan sanksi berat.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi: Sebagai landasan dalam penerapan pengendalian gratifikasi, Perusahaan telah menetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Nomor: PI-TKK-PD-002 Rev. 1 tanggal 14 Agustus 2019 dan Prosedur Pengendalian Gratifikasi Nomor: PI-TKK-PR-002 Rev. 1 tanggal 14 Agustus 2019. Pada tahun 2020, dilakukan pemutakhiran Pedoman dan Prosedur Pengendalian Gratifkasi mengacu pada Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 5 November 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Prinsip Dasar

Seluruh Insan Perusahaan yang karena jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, dan atau anggota keluarga inti (suami/istri/anak) DILARANG untuk menerima secara langsung atau tidak langsung gratifikasi dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Perusahaan, yang berupa/dalam bentuk uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, undangan makan, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, voucher, traveller cheque, kompensasi, hadiah yang memiliki nilai finansial tinggi, hiburan dan hal lainnya yang memberikan keuntungan pribadi terhadap diri dan keluarganya, yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Sebagai wujud penguatan komitmen Perusahaan dalam mengendalikan gratifikasi, pada tanggal 17 Desember 2020 Direksi dan Dewan Komisaris melakukan penandatanganan Pernyataan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Entitas Anak yang disaksikan oleh Direktur Gratifikasi KPK RI.

 

Kategori Gratifikasi

Kategori gratifikasi yang diatur dalam Pedoman di atas mencakup penolakan terhadap gratifikasi, penerimaan gratifikasi, pemberian gratifikasi, dan permintaan gratifikasi.

Penerimaan Gratifikasi

Penerimaan gratifikasi terbagi dalam 2 (dua) pendekatan yaitu:

  1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya atau tugasnya dalam tugas kedinasan atau di luar tugas kedinasan sehingga dapat dianggap suap, dan gratifikasi dalam kedinasan.
  2. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang berlaku umum, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dipandang sebaga wujud ekspresi keramahtamahan atau penghormatan dalam hubungan sosial dalam batasan nilai yang wajar, serta pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang ada dalam masyarakat.
Pemberian Gratifikasi

Pemberian gratifikasi yang DILARANG adalah pemberian yang dilakukan dengan tujuan suap atau gratifikasi yang dapat dianggap suap.

Permintaan Gratifikasi

Dalam konteks permintaan gratifikasi, Insan Perusahaan apabila diminta untuk memberikan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian, hendaknya melakukan PENOLAKAN setiap permintaan dimaksud dengan memberikan penjelasan tentang peraturan ini kepada pihak peminta secara sopan dan santun dan apabila diperlukan dapat menyampaikan ketentuan dalam Pedoman tersebut sebagai bagian dari sosialisasi aturan.

Penolakan Gratifikasi

Terhadap tawaran/pemberian gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan, Insan Perusahaan wajib MENOLAK setiap tawaran/pemberian dimaksud dengan memberikan penjelasan tentang peraturan ini kepada pihak pemberi. Atas penolakan penerimaan gratifikasi yang telah dilakukan maka Insan Perusahaan tersebut harus melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi sebagai alat pemantauan kepatuhan Insan Perusahaan terhadap Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Unit Pengendali Gratifikasi

Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang melekat pada Departemen Tata Kelola dan Kepatuhan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/DIR/072/2017 tentang Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) PT Pupuk Indonesia (Persero) tanggal tanggal 26 Desember 2017 dengan tugas pokok dan fungsi yaitu mereviu kebijakan, melakukan pemantauan, dan pengendalian gratifikasi, serta melakukan sosialisasi tentang gratifikasi di lingkungan Perusahaan.

Tugas dan wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi adalah:

  1. Menerima pelaporan gratifikasi dari Insan Perusahaan;
  2. Melakukan pemrosesan pelaporan gratifikasi yang diterima;
  3. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan gratifikasi kepada penerima, pemberi, atau pihak ketiga lainnya yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian gratifikasi;
  4. Menentukan atau memberikan rekomendasi penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
  5. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama Perusahaan;
  6. Memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi oleh Perusahaan maupun oleh penerima;
  7. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Unit Kerja;
  8. Satuan Pengawasan Internal apabila terjadi pelanggaran pedoman gratifikasi oleh Insan Perusahaan;
  9. Melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Direksi dan KPK.

Implementasi

Dalam rangka menjamin Pedoman Pengendalian Gratifikasi dapat diketahui oleh seluruh Insan Perusahaan, maka:

01

Seluruh unit kerja berkewajiban mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa dan/atau pada kontrak pengadaan barang dan jasa serta pada surat-surat yang disampaikan kepada mitra/rekanan atau pihak ketiga lainnya;

02

Seluruh unit kerja yang memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga berkewajiban menyampaikan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak dalam mata rantai pemasok (Penyedia Barang/Jasa, Agen, Distributor, Konsultan, Auditor/Assessor dan Pelanggan serta Stakeholder lainnya);

03

Unit Pengendali Gratifikasi berkewajiban untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh pekerja maupun pihak eksternal terkait dengan adanya Kebijakan Pengendalian Gratifikasi;

04

Unit Pengendali Gratifikasi berkewajiban memonitor pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan memberikan laporan secara berkala kepada Direksi;

05

Perusahaan secara periodik menyampaikan Himbauan Larangan Penerimaan dan atau Pemberian Gratifikasi pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri serta menjelang Natal dan tahun Baru.

Proses Pelaporan

Insan Perusahaan dapat melaporkan penerimaan, pemberian, penolakan, dan permintaan gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi Perusahaan dan/atau langsung melalui sistem aplikasi pelaporan gratifikasi online yang diakses melalui www.gol.kpk.go.id

Sanksi Atas Pelanggaran

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Berdasarkan hasil penilaian KPK RI terkait dengan pengendalian gratifikasi di Pupuk Indonesia Group, maka KPK RI memberikan penghargaan kepada Pupuk Indonesia Group sebagai 5 (lima) Besar Finalis Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik Tahun 2020 pada puncak perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) pada tanggal 16 Desember 2020 sebagai berikut: