Ketahanan pangan nasional saat ini menghadapi tekanan yang semakin kompleks. Perubahan iklim ekstrim berdampak pada siklus tanam dan hasil panen. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menuntut ketersediaan pangan dalam jumlah besar dan stabil. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau pemukiman juga semakin menyempitkan ruang produksi pangan. Dalam situasi ini, diperlukan upaya kolaboratif untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian Indonesia.

Di balik setiap piring makan yang tersaji di meja, ada kerja keras para petani yang tak kenal lelah mengolah lahan dan menjaga kesinambungan produksi pangan. Mereka menjadi pilar utama dalam sistem pangan nasional, memastikan ketersediaan bahan pangan pokok di tengah tantangan alam dan ekonomi. Peran mereka sangat krusial dalam menjaga stabilitas pasokan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk menjaga semangat dan kinerja petani, pemerintah terus menghadirkan berbagai kebijakan yang mendukung produktivitas pertanian. Salah satu wujud nyata dari dukungan ini adalah program pupuk subsidi, yang dihadirkan agar petani tetap memiliki akses terhadap pupuk berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Kebijakan ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kesinambungan produksi pertanian nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menyederhanakan regulasi dan memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas program pupuk subsidi melalui penyederhanaan tata kelola distribusi. Salah satu langkah terbaru yaitu dengan penerbitan Perpres No. 6 Tahun 2025. Kebijakan ini secara khusus ditujukan untuk memperpendek jalur distribusi, mempercepat akses pupuk bagi petani, serta memastikan penyalurannya lebih transparan dan efisien.

Melalui Perpres ini pula, pemerintah membuka peluang untuk penambahan jenis pupuk subsidi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di lapangan. Salah satu yang tengah disiapkan adalah pupuk ZA (Zwavelzure Ammoniak), yang memiliki kandungan nitrogen dan belerang. Pupuk ini sangat dibutuhkan oleh petani tebu, sehingga kehadirannya akan memperkuat upaya swasembada gula nasional.

Dengan sistem yang semakin disempurnakan melalui regulasi dan pengawasan harga, penting untuk memahami lebih jauh apa yang dimaksud dengan pupuk subsidi, kriteria penerima subsidi, jenis, harga eceran tertinggi dan tujuan program pupuk subsidi. Pemahaman ini menjadi kunci bagi petani, penyuluh, hingga masyarakat umum untuk melihat bahwa pupuk subsidi bukan sekadar bantuan, melainkan bagian dari strategi besar menjaga ketahanan pangan nasional.

Pupuk subsidi adalah pupuk yang disediakan oleh pemerintah melalui mekanisme harga khusus yang lebih rendah dibandingkan harga pasar, agar dapat diakses oleh petani yang berhak sesuai kriteria. Program ini diimplementasikan oleh berbagai pihak, salah satunya oleh Pupuk Indonesia, sebagai BUMN yang berkomitmen mendukung ketahanan pangan nasional.

● Petani dengan luas lahan maksimal 2 hektar

● Masuk ke dalam 10 komoditas petani: padi, jagung, kedelai, singkong, bawang merah, bawang putih, cabai, kakao, kopi dan tebu.

● Terdaftar dalam kelompok tani, termasuk didalamnya petani Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sesuai dengan perundang-            undangan

Terdapat beberapa jenis pupuk yang masuk dalam program subsidi, antara lain:

● Urea (nitrogen tinggi, menunjang pertumbuhan tanaman hijau)

● NPK (kombinasi unsur hara utama: N, P, dan K)

● NPK Khusus (Pupuk NPK yang diformulasikan dengan komposisi tertentu)

● Pupuk organik (berbasis bahan alami, mendukung kesuburan tanah jangka panjang)

Pemerintah menghadirkan program ini dengan tujuan:

● Meningkatkan produktivitas petani secara merata.

● Menjaga keberlanjutan usaha tani, terutama untuk petani kecil.

● Mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan.

● Mendorong pencapaian swasembada pangan nasional.

Ketentuan mengenai tata kelola pupuk bersubsidi saat ini diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi, meliputi jenis pupuk yang disubsidi, sistem alokasi berdasarkan e-RDKK, hingga pengawasan dan pembinaan. Permentan ini juga mengatur peran berbagai pihak dalam rantai distribusi, termasuk produsen, distributor, kios, serta dukungan sistem pembayaran melalui lembaga perbankan. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih tertib, tepat sasaran, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas di tingkat lapangan.

Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan sejumlah praktik yang menyebabkan HET tidak terpenuhi. Beberapa penyebab utama pelanggaran HET antara lain:

● Pembelian pupuk yang tidak dilakukan dalam kemasan utuh sesuai ketentuan,

● Pembayaran pupuk yang tidak dilakukan secara pinjaman yarnen (bayar setelah panen),

● Permintaan agar pupuk diantar langsung ke lokasi tertentu, yang sering menimbulkan biaya tambahan.

Praktik-praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penyaluran subsidi dan mengurangi efektivitas program.

Untuk memastikan keterjangkauan pupuk bagi petani, pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi pupuk subsidi secara resmi melalui Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No. 644/KPTS/SR.310/M/11/2024. Berdasarkan keputusan ini, harga pupuk subsidi yang berlaku yaitu:

● Urea sebesar Rp 2.250 per kilogram

● NPK Rp 2.300 per kilogram

● NPK Khusus Rp 3.300 per kilogram

● Pupuk Organik Rp 800 per kilogram

Penetapan harga ini menjadi pedoman wajib bagi penyalur pupuk dan menjadi acuan bagi petani dalam memperoleh pupuk dengan harga yang wajar dan terjangkau.

Lebih dari sekadar bantuan biaya produksi, pupuk subsidi memiliki nilai strategis dalam sistem pertanian nasional.

1. Meningkatkan Produktivitas Petani

Dengan pupuk subsidi, petani memiliki akses pada sarana produksi yang mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan hasil panen yang lebih stabil dan berkelanjutan.

2. Menekan Biaya Produksi Petani Kecil

Sebagian besar petani Indonesia masih bergerak dalam skala kecil. Tanpa bantuan subsidi, biaya pupuk komersial dapat menjadi beban yang cukup besar. Pupuk subsidi membantu menjaga keberlanjutan usaha tani dan menjaga margin keuntungan petani.

3. Mendukung Swasembada Pangan Nasional

Ketersediaan pangan yang mencukupi tidak terlepas dari kemampuan petani menghasilkan komoditas utama seperti padi, jagung, dan kedelai. Pupuk subsidi menjadi elemen penting dalam menjaga kesinambungan produksi komoditas strategis nasional tersebut.

Pupuk subsidi bukan semata-mata bantuan sosial. Lebih dari itu, ia merupakan investasi jangka panjang negara untuk membangun fondasi ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan menjaga produktivitas petani hari ini, negara tengah membangun ketahanan pangan masa depan.

Keberhasilan program pupuk subsidi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, Pupuk Indonesia sebagai pelaksana distribusi dan edukasi, serta petani sebagai pelaku utama di lapangan, menjadi kunci utama keberlanjutan sistem ini. Kesadaran bersama untuk menggunakan pupuk secara bijak dan tepat sasaran menjadi bagian penting dari upaya ini.

Transformasi sistem pupuk nasional perlu dilakukan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani yang membutuhkan. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dari semua pihak baik pemerintah, lembaga, pelaku usaha dan masyarakat agar sistem ini menjadi lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan bergotong royong, kita bisa menciptakan ekosistem pertanian yang lebih kuat dan ketahanan pangan yang lebih terjamin untuk masa depan.